Sekjen PBB Ultimatum Israel: Batalkan Blokir UNRWA atau Hadapi ICJ

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan Israel bahwa langkahnya melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA dapat berujung pada gugatan ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Peringatan itu disampaikan Guterres kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui surat tertanggal 8 Januari 2026. Dalam surat tersebut, Guterres menegaskan bahwa PBB tidak bisa tinggal diam atas kebijakan Israel yang dinilai bertentangan langsung dengan hukum internasional.

"PBB tidak dapat tetap acuh tak acuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel, yang secara langsung bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional. Tindakan tersebut harus dibatalkan tanpa penundaan," tulis Guterres dalam suratnya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (15/1/2026).

Sejak Oktober 2024, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, serta melarang pejabat Israel berhubungan dengan badan tersebut. Aturan itu kemudian diperketat pada Desember 2025 dengan melarang pasokan listrik dan air ke fasilitas UNRWA.

Selain itu, otoritas Israel juga menyita kantor UNRWA di Yerusalem Timur bulan lalu. PBB memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, sementara Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai bagian dari wilayahnya.

Guterres menegaskan UNRWA merupakan bagian tak terpisahkan dari PBB. Ia mengingatkan bahwa Israel tetap terikat Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.

"Israel tetap berkewajiban untuk memberikan UNRWA dan personelnya hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1946," ujarnya, menambahkan bahwa konvensi tersebut menegaskan bahwa fasilitas PBB tidak dapat diganggu gugat.

Namun, peringatan tersebut langsung ditolak oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Ia menyebut ancaman Guterres tidak berdasar.

"Kami tidak gentar dengan ancaman Sekretaris Jenderal," kata Danon dalam unggahan di platform X. "Alih-alih menangani keterlibatan personel UNRWA yang tak terbantahkan dalam terorisme, Sekretaris Jenderal justru memilih mengancam Israel."

Israel telah lama menuduh UNRWA terafiliasi dengan kelompok bersenjata Palestina. Israel mengklaim selusin karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera sekitar 240 orang.

PBB menyatakan sembilan staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat dan berjanji menyelidiki seluruh tuduhan tersebut. Namun, PBB juga menyebut telah berulang kali meminta bukti dari Israel, yang hingga kini belum diserahkan.

UNRWA merupakan badan yang dibentuk Majelis Umum PBB pada 1949 dan selama puluhan tahun menjadi penyedia utama bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]