Peran Badan Gizi Nasional Mengatasi Ancaman Malanutrisi

(MI/Duta)

MESKI sudah puluhan tahun berusaha diatasi, persoalan malanutrisi hingga kini masih menjadi tantangan tersendiri. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, tapi ternyata hasilnya belum optimal juga.

Selama sepuluh tahun terakhir, malanutrisi memang telah mengalami penurunan yang signifikan di berbagai daerah. Kendati demikian, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama, yaitu gizi buruk (wasting dan stunting), kelebihan berat badan (obesitas), dan kekurangan gizi mikro. Ketika sebagian masyarakat masih berkutat menghadapi tekanan kebutuhan hidup, kemiskinan tak kunjung berkurang, disertai latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini pun memicu sulitnya dalam pemenuhan gizi.

Dalam kondisi perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja, upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak maupun keluarga cenderung sulit atau bahkan terabaikan. Pada situasi normal saja, tidak sedikit keluarga yang masih minim kesadaran pentingnya gizi.

SEJUMLAH KENDALA

Kendala pemenuhan gizi keluarga bukan hanya soal keterbatasan ekonomi. Ada sejumlah faktor penyebabnya. Pertama, masyarakat perokok yang lebih memilih merogoh uang membeli rokok ketimbang untuk kebutuhan gizi.

Di Indonesia, jumlah perokok pada tahun 2023 sebanyak 70 juta orang. Dari total populasi, 38,7% merupakan perokok berusia 15 tahun ke atas. Persentase perokok pria mencapai 73,2% dan diprediksi terus bertambah menjadi sekitar 90 juta pada 2025. Kalau rata-rata setiap hari perokok ini menghabiskan uang sekitar Rp10 ribu-Rp 20 ribu, maka dapat dihitung berapa banyak uang yang dihabiskan setiap bulannya.

Faktor kedua ialah kesadaran masyarakat yang masih minim dalam pemenuhan gizi anak dan ibu. Seperti anak tidak mendapatkan ASI eksklusif salah satunya. Di Indonesia, data menunjukkan, tiga dari sepuluh bayi di bawah usia 6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif. Selain itu, sebanyak dua dari lima balita tidak menerima asupan gizi sesuai rekomendasi. Hanya 40% yang mendapatkan asupan gizi memadai.

Ketiga, perlakuan dan perilaku ibu hamil yang tidak menempatkan kebutuhan gizi janin sebagai hal yang prioritas. Studi yang dilakukan Grieger dan Clifton (2014) menyebut bahwa asupan gizi ibu yang buruk selama kehamilan dan infeksi dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan janin. Sebanyak 6% bayi baru lahir di antaranya mengalami berat badan yang kurang dari 2.500 gram.

Keempat, gaya hidup serta kebiasaan konsumsi yang salah bagi anak dan remaja. Sekitar satu dari dua anak dan remaja usia sekolah mengonsumsi satu atau lebih minuman manis per hari.

Sebanyak 95% dari kelompok ini juga tidak menerima asupan buah-buahan dan sayuran dalam jumlah yang cukup (5 porsi per hari). Ditambah lagi, lebih dari separuh remaja tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup. Anak-anak sering kali tumbuh obesitas dan mengalami serangan berbagai penyakit di usia dini.

BADAN GIZI NASIONAL

Terkait dengan berbagai persoalan tersebut, di sinilah peran penting Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengatasinya. BGN harus memastikan pemenuhan gizi masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terorganisasi, termasuk pengawasan kualitas serta keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh mana BGN telah menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawabnya, tentu waktulah yang akan membuktikan. Meski diakui dalam pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai masalah yang timbul di lapangan, BGN terus melakukan evaluasi dan pembenahan.

Lebih dari sekadar memastikan kriteria mitra serta kepatuhan dapur dalam memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan operasional mulai dari penggunaan air galon untuk memasak, juru masak besertifikat, hingga ketersediaan alat rapid test bahan baku. Tantangan lain yang tak kalah penting ialah bagaimana melibatkan kantin sekolah serta pelaku ekonomi lokal di sektor makanan agar tidak menjadi korban kebijakan MBG yang bersifat top-down.

Dalam pelaksanaan program BMG, kita telah banyak membaca di media massa bagaimana sejumlah pengelola katering atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan justru memunculkan persoalan baru. Di beberapa sekolah, kantin terpaksa tutup karena kehilangan pembeli. Di sisi lain, tidak sedikit pula temuan yang menunjukkan bahwa program ini ternyata justru memicu pemborosan sebab makanan yang disalurkan ke sekolah tidak selalu dikonsumsi oleh seluruh siswa.

Belajar dari munculnya berbagai kasus dalam pelaksanaan program MBG, ke depan ada baiknya BGN bersikap lebih transparan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan di lapangan, dan secara terbuka melaporkan ke publik tentang hasilnya yang mencakup informasi jumlah penerima manfaat, lokasi distribusi, serta ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan standar gizi ditetapkan.

Tanpa ada transparansi, sulit mengharapkan potensi lokal yang dapat diakomodasi dan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek jumbo program MBG yang menjadi andalan pemerintah. Bagaimana pendapat Anda?