MBG Watch Kritik Mekanisme Penyaluran MBG di Pesantren

MEKANISME penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) ke pesantren dinilai masih belum transparan dan belum memiliki tata kelola yang jelas. Penilaian itu disampaikan Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus anggota MBG Watch, Galau D Muhammad, yang menyoroti lemahnya aturan main dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses implementasi MBG di lingkungan pesantren.

“Sejauh ini belum clear tata laksana dan tata kelolanya,” ujar Galau saat dihubungi pada Jumat, 21 November 2025. Ia menegaskan MBG Watch sejak awal konsisten menuntut transparansi dari pelaksanaan MBG—mulai dari petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak), hingga proses pengadaan.

Setelah BGN merencanakan akan menyalurkan MBG ke pesantren, Galau meminta agar seluruh mekanisme tersebut dibuka ke publik dan melibatkan organisasi yang bergerak di sektor kepesantrenan. “Rule of game-nya harus dibuka dulu. Untuk kasus pesantren, prosesnya harus transparan dan inklusif,” ucapnya.

Galau mengingatkan bahwa pesantren selama ini telah memiliki mekanisme internal terkait penyediaan makanan santri. Karena itu, ia menilai penting memastikan program MBG tidak mengganggu sistem yang sudah berjalan baik. “Jangan sampai MBG ini mengabaikan dampak distorsi terhadap proses pembagian makanan di pesantren yang sudah ada,” katanya.

Galau juga menilai bahwa pesantren justru dapat menjadi ruang edukasi bagi santri dan pengurus pondok terkait pola hidup sehat. MBG, kata Galu, tidak boleh berhenti pada distribusi makanan semata. “Harapannya MBG tidak selesai dengan membagi makanan. Tetapi ada edukasi berkelanjutan agar terjadi transformasi pola hidup dan pola makan bergizi,” ujarnya.

MBG Watch juga menyoroti pendekatan BGN yang dinilai terlalu sentralistik dalam pengelolaan program MBG di pesantren. Menurut Galau, pendekatan itu tidak relevan karena kondisi pesantren sangat beragam, baik dari sisi geografis, budaya, maupun struktur internal.

“Model-model sentralistik yang dilakukan BGN sangat tidak relevan. Ada banyak kondisi yang berbeda dan unik. Itu harus berdasarkan kebutuhan internal masing-masing pesantren. Tidak bisa semua ditentukan atau dikomandokan dari pusat,” kata Galau.

Ia menekankan bahwa keragaman geografis dan budaya masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan MBG agar implementasi lebih sesuai konteks lapangan di pesantren.

MBG Watch saat ini tengah memetakan laporan terkait pelaksanaan MBG di pesantren. Galau menyebut medan pengawasan di sektor ini tergolong baru dan selama ini sulit diakses. “Ada banyak pengawasan yang tidak bisa masuk untuk melihat implementasi BGN dalam program MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang meminta kepada Kementerian Agama agar segera mengoordinasikan pesantren-pesantren di berbagai daerah agar dapat menjadi penerima manfaat MBG. Dia menilai saat ini presentase pesantren yang menerima MBG masih sangat kecil.

“Dari sekitar 11 juta orang santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” kata Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

Selain jumlah santri penerima MBG yang masih sangat sedikit, dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX pekan lalu, BGN mendapat masukan beberapa anggota DPR tentang masih banyaknya pesantren yang belum mengelola dapur MBG. “Banyak pesantren-pesantren besar dengan santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Nanik.

Nanik mengatakan, pesantren harus segera menjadi penerima MBG. Karena, kata dia, ketika merancang program MBG ini, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa pesantren adalah salah satu sasaran utama program MBG. “Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.

Karena itu, Nanik meminta Wakil Menteri Agama segera mendata dan mengkoordinir pesantren-pesantren, termasuk pesantren di wilayah terpencil. Sebab, untuk pesantren di wilayah terpencil, pemerintah telah memerintahkan bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG. “Kalau untuk daerah terpencil, 100-200 penerima manfaat pun akan dilayani,” kata Wakil Kepala BGN bidang Investigasi dan Komunikasi Publik itu.