MBG Watch Kritik BGN soal Pemakluman Kepemilikan 41 Dapur MBG oleh Anak Dewan

CENTER of Economic and Law Studies (CELIOS) yang tergabung dalam MBG Watch mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) karena memaklumi kepemilikan puluhan dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG) oleh anak seorang wakil ketua DPRD. Menurut mereka, sikap tersebut menunjukkan lemahnya mitigasi konflik kepentingan dalam tata kelola program MBG.

Peneliti CELIOS Galau D Muhammad mengatakan, sikap pemakluman BGN justru mengabaikan hal fundamental, yakni adanya potensi konflik kepentingan dalam penyediaan layanan MBG yang menggunakan anggaran publik. “Ini seakan-akan mengabaikan conflict of interest dalam hal penyediaan MBG,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 21 November 2025.

MBG Watch adalah platform independen yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil untuk memantau dan menerima laporan mengenai program MBG. Galau heran, BGN tak bergerak untuk mengaudit secara ketat ketika ada fakta satu keluarga pejabat publik memiliki 41 dapur MBG. Menurut dia, kepemilikan dapur dengan skala sebesar itu seharusnya memicu audit ketat, bukan dimaklumi. “Apalagi ini lebih dari 40 SPPG di bawah satu naungan. Ini seharusnya diawasi dengan ketat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, tidak memonopoli kepemilikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Yasika Aulia Ramadhani, anak Yasir Machmud, memiliki 41 dapur MBG di wilayah Sulawesi Selatan.

Menurut Dadan, pembangunan SPPG Yasika yang tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) justru merupakan investasi dalam program MBG. "Itu, kan, bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapapun yang mampu membangun, dipersilakan," ujar Dadan di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, pada Rabu, 19 November 2025.

Penguasaan puluhan dapur MBG oleh putri legislator daerah tersebut menjadi sorotan publik karena viral di media sosial. Kepemilikan SPPG ini dipertanyakan lantaran BGN menentukan bahwa satu yayasan hanya boleh memiliki paling banyak 10 unit dapur saja.

Galau D Muhammad menegaskan, isu ini bukan sekadar apakah dapur-dapur tersebut menggunakan uang negara secara langsung atau tidak. Program MBG, kata dia, bersumber dari anggaran publik yang sangat besar. Diketahui setidaknya ada Rp 223 triliun dari anggaran pendidikan, dan secara total mencapai Rp 335 triliun. “Ini anggaran masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak dan juga utang,” ujarnya.

Karena itu, kepemilikan puluhan dapur oleh pihak yang berafiliasi dengan pejabat publik harus diperlakukan sebagai risiko tata kelola yang serius. Jika BGN memberikan pemakluman, menurut Galau, hal ini menunjukkan BGN belum memiliki audit komprehensif dan verifikasi yang ketat untuk mencegah konflik kepentingan di dalam program MBG. Celah tersebut, katanya, belum tertangani dengan jelas dalam tata kelola saat ini. “Ini jadi celah tata kelola yang belum clear dimitigasi oleh BGN,” ucapnya.

MBG Watch mendesak BGN memperketat proses seleksi, audit, dan verifikasi penyedia dapur MBG, termasuk memastikan tidak ada konsentrasi kepemilikan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maupun risiko penyalahgunaan anggaran.

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.