Komunikasi Publik Soal Super Flu Harus Jujur dan Terukur

Ilustrasi(Freepik.com)

SEJUMLAH temuan kasus yang disebut sebagai super flu di Indonesia berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak dikomunikasikan dengan tepat. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, menegaskan bahwa istilah super flu sejatinya bukan penamaan resmi dalam dunia kedokteran.

“Istilah super flu memang bukan penamaan resmi kedokteran, tetapi digunakan luas di dunia, sehingga tentu akan digunakan juga di Indonesia,” kata Tjandra saat dihubungi, Sabtu (17/1). 

Menurut mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu, komunikasi publik terkait isu super flu harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kepanikan, namun juga tidak menyepelekan situasi.

Ia merumuskan setidaknya lima prinsip penting dalam komunikasi publik. Pertama, informasi harus disampaikan apa adanya. Masyarakat perlu dijelaskan bahwa virus influenza yang saat ini banyak ditemukan di berbagai negara tidak selalu lebih berat, tetapi memang lebih mudah menular sehingga jumlah kasus meningkat. Dalam konteks ini, peran vaksinasi terutama bagi kelompok berisiko tinggi perlu terus ditekankan.

Kedua, pemerintah dan otoritas kesehatan tidak boleh terkesan meminimalisir kondisi. “Jangan menganggap tidak ada apa-apa, walau tentu juga jangan menakutkan masyarakat yang tidak perlu,” ujarnya.

Ketiga, data epidemiologi perlu disampaikan secara terbuka dan berkala. Prof Tjandra mencontohkan banyak negara yang rutin merilis data mingguan influenza dari waktu ke waktu. “Kita sebaiknya melakukan hal yang sama,” katanya.

Keempat, karena identifikasi sub-clade K pada virus influenza diketahui melalui whole genome sequencing (WGS), maka penguatan surveilans genomik menjadi keharusan. Hasil surveilans tersebut juga perlu disampaikan kepada publik secara transparan. 

Ia menambahkan, sejumlah negara telah melaporkan dominasi virus Influenza A H3N2, meski tidak selalu sub-clade K, sehingga Indonesia perlu menyampaikan data serupa dari berbagai provinsi.

Kelima, masyarakat harus diyakinkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di semua lini siap menangani kasus influenza, apa pun jenisnya. Namun, Prof Tjandra juga menyoroti masih rendahnya upaya penggalakan vaksinasi influenza di Indonesia.

“Sayangnya, memang kita belum menggalakkan vaksinasi influenza secara optimal,” ujar Prof Tjandra. (H-2)