Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rangkul Pentahelix dalam Transformasi Pemasaran UMKM

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat di Bandung.(MI/BAYU ANGGORO)

KEMENTERIAN Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat.

Langkah ini merupakan wujud nyata penerapan partisipasi publik yang bermakna dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tantangan di lapangan.

Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari lintas elemen pentahelix yang di dalam terdapat pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

"Ini untuk merumuskan kebijakan pemasaran usaha masyarakat yang mampu mengatasi problem struktural dan kultural UMKM secara mendasar," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, di Bandung, Jumat (21/11).

Dia menegaskan pentingnya pendekatan kolektif. Sebagai penyelenggara negara, pihaknya bertugas bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi, melainkan menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat.

"Kami menyadari bahwa tantangan UMKM sangat kompleks, mulai dari problem mendasar seperti mindset wirausaha dan inovasi, serta masalah krusial dalam memperluas jangkauan pasar. Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor, karena kurangnya literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem digital yang memadai," ujarnya.

Melalui proses deliberatif dan partisipasi publik yang bermakna, tambah dia, Kemenko PM meyakini dapat merumuskan peta jalan yang tidak hanya menjalankan amanat regulasi, tetapi juga menemukan solusi yang berkelanjutan.

Wajah UMKM, koperasi dan Ekonomi Kreatif

Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lokasi FKP didasarkan pada kontribusi signifikan provinsi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 12,7% hingga November 2025.

Jawa Barat dianggap merepresentasikan wajah UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Abdul Muslim, memberikan detil teknis mengenai salah satu program unggulan yang sedang dirancang Kemenko PM.

"Dari hasil diskusi dan analisis mendalam, kami melihat perlunya penyediaan kanal pemasaran yang lebih produktif dan mudah diakses. Oleh karena itu, Kemenko PM tengah merancang program ‘1001 Pasar Malam’. Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya sebagai ruang promosi dan transaksi bagi UMKM," jelasnya.

Muslim menambahkan bahwa program ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Pasal 60, yang mewajibkan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta untuk menyediakan minimal 30% dari total luas area komersial mereka sebagai tempat promosi bagi isaha mikro dan kecil.

"Kami berharap melalui kebijakan yang berbasis pada aspirasi publik ini, pemasaran produk usaha masyarakat dapat bertransformasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif," tandasnya.