Keadilan Pelayanan Pendidikan Tinggi

MI/Seno(Dok. Pribadi)

PERADABAN sebuah kota ditentukan di antaranya oleh dinamika pendidikan tinggi yang ada di dalamnya. Juga sebaliknya, dinamika pendidikan tinggi sangat menentukan pergerakan dan sekaligus kematangan peradaban sebuah kota. Karena itu, peradaban sebuah kota bergerak seiring dengan dinamika pendidikan tinggi. Keduanya ibarat dua sisi mata uang. Orang Barat menyebut ibarat itu dengan ungkapan two sides of the same coin. Keduanya tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan.

APK PERGURUAN TINGGI

Salah satu alat untuk mengukur dinamika pendidikan tinggi ialah angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan dimaksud. Saat APK perguruan tinggi di daerah itu rendah, perkembangan peradaban daerah tersebut juga cenderung rendah. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, profil pendidikan tinggi dari warga masyarakat di daerah dimaksud berpengaruh terhadap kematangan peradaban di dalamnya.

Lalu, bayangkan jika di negeri ini tak ada perguruan tinggi swasta. Tentu APK perguruan tinggi yang masih kecil di negeri ini akan tambah semakin mengecil lagi. Tahun 2024 saja, sebagai misal, APK perguruan tinggi Indonesia masih berkutat di angka 31,45%. Kalah jika dibandingkan dengan Malaysia (43%), Thailand (49,29%), dan Singapura (91,09%). Padahal, Indonesia ditarget pada 2045 bisa merealisasikan APK perguruan tinggi sebesar 60%. Tentu tanpa kehadiran dan kontribusi perguruan tinggi swasta, target itu akan semakin sulit dicapai.

Perguruan tinggi swasta ialah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Karena itu, kontribusi masyarakat dengan keterlibatan mereka yang tinggi pada penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi, sejatinya telah membantu pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam penciptaan, pengembangan dan sekaligus pemberdayaan sumber daya manusia yang bermutu. Karena itu, menyusul segala kemandiriannya, perguruan tinggi swasta di negeri ini patut mendapat apresiasi yang signifikan, khususnya dari pemuka negeri ini.

Bagaimanapun, secara lebih khusus, mereka yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi swasta itu, suka atau tidak suka harus diakui telah berkontribusi cukup tinggi terhadap peningkatan APK perguruan tinggi dimaksud. Hal itu harus diakui secara jujur. Tak bisa dinafikan begitu saja. Maka itu, untuk kepentingan yang lebih berjangka panjang, negeri ini sebetulnya berutang budi yang cukup besar kepada perguruan tinggi swasta itu.

Sebab, keberadaan pendidikan tinggi sama artinya dengan layanan investasi pengembangan sumber daya manusia masa depan. Warga masyarakat pun melalui perguruan tinggi yang diselenggarakan telah menunjukkan peran mereka dalam investasi jangka panjang melalui penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi itu. Penting diyakini sedini mungkin, karenanya, bahwa perguruan tinggi swasta tak kalah kontributifnya kepada bangsa dan negara jika dibandingkan dengan dengan perguruan tinggi milik pemerintah.

Intinya, secara normatif, semua perguruan tinggi swasta jelas sekali telah berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi, hal itu jelas sekali. Bukan saja kontribusi itu bisa dilihat dari banyaknya jumlah perguruan tinggi swasta yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat, melainkan juga dari total agregat jumlah mahasiswa yang dikelola dan diproduksinya.

ATENSI DAN AFIRMASI

Belum lagi banyak di antara perguruan tinggi swasta itu justru berada di daerah yang tak teraliri oleh layanan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan, tak sedikit pula perguruan-perguruan tinggi swasta itu beroperasi di daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Tentu kontribusi mereka secara total sangat besar. Karena itu, keberadaan mereka patut mendapatkan atensi dan afirmasi dari pemerintah juga.

Atensi dan afirmasi itu harus diberikan di tengah kompleksitas pengelolaan layanan pendidikan tinggi di negeri ini. Sebab, selain perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan pengelolaan Kemendikti-Saintek dan Kementerian Agama, masih ada sejumlah varian penyelenggara layanan pendidikan tinggi 'kedinasan'. Beberapa di antaranya bisa disebut seperti perguruan tinggi yang diselenggarakan dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

Artinya, perguruan tinggi swasta tak hanya harus berinteraksi secara cerdas dengan sesama perguruan tinggi swasta, tapu juga harus 'bersaing' dengan perguruan tinggi negeri. Kata 'bersaing' di sini perlu diberi tanda apostrofi untuk menunjukkan makna sebenarnya dan makna senyatanya. Lebih-lebih perbedaan status kepemilikan dan pengelolaan yang menimbulkan perbedaan pada tingkat kualitas penyelenggaraan layanan membuat perguruan tinggi swasta, suka atau tidak suka, makin terdesak ke pinggir.

Sementara itu, di ujung yang lain, strategisnya peran perguruan tinggi untuk mencerdasan kehidupan bangsa bukan berarti selalu bisa memastikan keadilan layanan pendidikan tinggi. Mengapa begitu? Ada dua penyebab: sumber dana dan skema rekrutmen mahasiswa. Keduanya berkelindan dan saling mempengaruhi.

Dalam kaitannya dengan sumber dana, jelas dan pasti perbedaan pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Perguruan tinggi swasta pasti harus lebih mandiri pada sisi pendanaan daripada perguruan tinggi negeri. Terlepas bahwa pendanaan oleh pemerintah lebih banyak diorientasikan ke perguruan tinggi negeri, fiskal perguruan tinggi negeri masih juga cenderung mengandalkan uang kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Namanya uang kuliah tunggal (UKT).

Bahkan, untuk kampus yang sudah masuk kategori perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) sekalipun, fiskal universitas secara mayoritas tetap tak bisa jauh-jauh dari kontribusi UKT. Ini berarti bahwa hampir semua kampus memang masih cenderung mengandalkan fiskal universitas mereka dari biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa.

Jika kampus PTNBH saja masih cenderung begitu, lebih-lebih kampus swasta yang memang harus mandiri dan tak mendapatkan dukungan penganggaran dari pemerintah secara memadai kecuali melalui paket seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta bantuan penelitian. Semakin jor-jorannya jumlah mahasiswa di kampus PTNBH membuat kampus-kampus swasta, semakin terdesak karenanya.

Apalagi, dalam soal sumber mahasiswa, ada kampus negeri yang berstatus kedinasan dan ada yang terbuka umum. Masalah muncul jika semua layanan pendidikan program studi itu dibuka untuk umum, baik di kampus kedinasan maupun umum. Terdapat potensi tabrakan antara penyelenggara layanan pendidikan tinggi yang ada. Lebih-lebih saat perguruan tinggi swasta lebih banyak menjadi penonton dari pembiayaan pendidikan tinggi oleh pemerintah.

Karena itulah, isu keadilan pelayanan pendidikan tinggi kini semakin mengemuka. Status negeri dan swasta menimbulkan perbedaan dalam skema pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dijalankan masing-masing. Belum lagi perguruan tinggi kedinasan milik kementerian/lembaga sebagaimana disebut di atas juga merekrut mahasisiwa secara terbuka sebagaimana perguruan tinggi negeri pada umumnya.

PENATAAN ULANG DAN PENINGKATAN ANGGARAN

Wajar saja jika perguruan tinggi swasta merasa semakin terdesak-tersungkur dengan skema rekrutmen mahasiswa di kampus-kampus milik pemerintah seperti itu. Kondisi yang dihadapi perguruan tinggi swasta seperti itu semakin diperparah dengan keberadaan universitas terbuka (UT) yang semakin memperlebar sayap dengan tak hanya merekrut mahasiswa yang dalam status telah bekerja seperti sedia kala. Alih-alih, kampus UT juga merekrut mahasiswa fresh graduate dari jenjang pendidikan menengah atas. Selain itu, UT membuka unit layanan di banyak kabupaten/kota di banyak provinsi di Indonesia.

Bagaimanapun, swasta harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu karena kampus swasta tak ada bedanya dengan kampus negeri dalam hal memberikan layanan umum di bidang pendidikan tinggi. Jika tak ada intervensi kebijakan yang adil terhadap kampus swasta dan negeri, ketimpngan demi ketimpangan akan segera menenggelamkan kampus-kampus milik masyarakat itu. Bahwa ada kampus swasta yang tidak beres bukan berarti harus mematikan kampus swasta lain yang tampil bermutu dengan layanan pendidikan tingginya.

Karena itu, dibutuhkan dua hal: penataan ulang segmentasi sumber mahasiswa dan kedua, peningkatan anggaran pembiayaan untuk perguruan tinggi swasta. Maka itu, kebijakan mengenai mandatory spending sebesar 20% patut mempertimbangkan afirmasi untuk perguruan tinggi swasta. Itu karena bagaimanapun mereka sama-sama membangun kece...