Iran di Titik Kritis, dari Ekonomi Menuju Bayang-Bayang Revolusi

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi yang melanda Iran dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu tantangan paling serius terhadap rezim sejak Revolusi Islam 1979. Aksi protes yang awalnya dipicu lonjakan harga dan krisis ekonomi itu kini berkembang menjadi gerakan nasional yang mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang telah berkuasa hampir setengah abad.

Unjuk rasa pecah pertama kali akhir tahun lalu, menyusul melonjaknya harga kebutuhan pokok dan anjloknya nilai mata uang rial. Dalam waktu singkat, protes yang semula berfokus pada isu ekonomi berubah menjadi demonstrasi antipemerintah yang lebih luas, dengan tuntutan politik dan seruan langsung yang menyasar Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut sejumlah laporan kelompok pemantau, korban jiwa telah mencapai sekitar 2.600 orang. Situasi makin tegang dengan ancaman tindakan militer dari Amerika Serikat, peringatan balasan dari Iran jika diserang, pemutusan akses internet dan telepon, serta aksi solidaritas di berbagai negara dunia.

Pada saat yang sama, puluhan ribu pendukung pemerintah juga turun ke jalan dalam demonstrasi tandingan untuk menunjukkan kekuatan rezim di tengah tekanan publik.

"Apa yang kita saksikan sungguh luar biasa. Meski menghadapi peluru, penangkapan, dan pemadaman internet total, warga Iran biasa tetap mempertaruhkan segalanya demi kebebasan," kata penulis dan aktivis Iran-Kanada, Parmida Barez, kepada CBC News Network, dikutip Kamis (15/1/2026).

Direktur senior New Lines Institute for Strategy and Policy yang berbasis di Washington, Kamran Bokhari, menilai protes kali ini memiliki karakter berbeda dibanding gelombang sebelumnya. "Protes ini berbeda dari apa yang kita lihat selama bertahun-tahun, terutama karena didorong oleh kesulitan ekonomi," ujarnya.

Adapun dalam perkembangan terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai dirinya mengaku mendapat kabar bahwa tidak ada "pembunuhan" lagi terhadap pendemo dan rencana eksekusi dibatalkan.

Sebelumnya, kepala lembaga peradilan Iran pada Rabu berjanji akan menggelar persidangan kilat bagi mereka yang ditangkap, dan para jaksa menyatakan sebagian tahanan akan

Pemicu Awal Demonstrasi

Pemicu awal demonstrasi adalah inflasi yang merajalela dan terus turunnya nilai mata uang rial yang kini bahkan "Nyaris" tak ada harganya.

Pada 28 Desember lalu, para pedagang menutup toko mereka setelah nilai tukar mata uang runtuh, membuat aktivitas bisnis nyaris lumpuh. Kejatuhan mata uang rial yang kini diperdagangkan di atas 1,4 juta rial per dolar AS membuat pedagang tidak mampu lagi menjalankan usaha mereka.

Laju kenaikan harga yang tinggi tidak hanya menggerus daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat ekspektasi inflasi lanjutan di dalam negeri. SCI melaporkan inflasi point-to-point mencapai 52,6% pada akhir Desember, meningkat 3,2% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, inflasi tahunan rata-rata juga terus menanjak dan tercatat mencapai 42,2%. Tingkat inflasi setinggi ini mencerminkan tekanan harga yang bersifat luas dan persisten, sekaligus mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Iran juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ekonomi Iran tercatat tumbuh 1,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV-2024, melambat dari 3,1% pada periode sebelumnya.

Perlambatan ini mengindikasikan bahwa momentum pemulihan ekonomi mulai kehilangan tenaga di tengah meningkatnya tekanan domestik, mulai dari inflasi tinggi hingga ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, tingkat pengangguran Iran turun menjadi 7,20% pada kuartal IV-2024, dari 7,50% pada kuartal III-2024, sekaligus menjadi level terendah dalam beberapa dekade terakhir. Namun, penurunan angka utama ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang sesungguhnya.

Jika ditelisik lebih dalam pada 2025, pengangguran justru meningkat di hampir seluruh kelompok demografis. Pengangguran laki-laki naik dari 5,9% menjadi 6,5%, sementara pengangguran perempuan meningkat dari 13,7% menjadi 14,2%. Kenaikan juga terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di tengah itu, metodologi pengukuran resmi menuai kritik karena menganggap keberadaan pendapatan sebagai bukti bekerja, tanpa memperhitungkan kualitas pekerjaan. Lebih dari 40% pengangguran merupakan lulusan perguruan tinggi yang menunjukkan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di tengah inflasi tinggi dan tekanan biaya hidup yang berat.

Tekanan ekonomi diperparah oleh dampak perang 12 hari Iran dengan Israel pada Juni lalu, yang juga melibatkan serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir Iran.

Selain itu, sanksi internasional yang kembali diberlakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak September terkait program nuklir Iran turut menekan ekonomi Negeri Para Mullah tersebut.

Kebangkrutan Bank

Mengutip The Wall Street Journal, akhir tahun lalu, Bank Ayandeh yang terbebani kerugian hampir US$ 5 miliar (Rp83,5 triliun) akibat tumpukan pinjaman macet, akhirnya resmi diputuskan bangkrut.

Pemerintah Iran bergerak cepat melebur dan menggabungkan bank bangkrut tersebut menjadi bank negara dan mencetak uang dalam jumlah besar untuk mencoba mengakali kerugian yang dialami institusi keuangan bermasalah itu. Hal itu memang menutupi masalah, tetapi sama sekali tidak menyelesaikannya.

Sebaliknya, kegagalan tersebut menjadi simbol sekaligus pemicu keruntuhan ekonomi yang pada akhirnya memicu protes yang kini menjadi ancaman paling signifikan bagi rezim sejak berdirinya Republik Islam pada setengah abad yang lalu.

Runtuhnya bank tersebut memperjelas bahwa sistem keuangan Iran, yang tertekan akibat sanksi bertahun-tahun, pinjaman macet, dan ketergantungan pada uang cetak yang mengerek inflasi, telah menjadikan ekonomi Iran semakin tidak mampu membayar utang dan kekurangan likuiditas. Lima bank lain diperkirakan juga mengalami kondisi yang sama parahnya.

Adapun Bank Ayandeh didirikan pada 2013 oleh Ali Ansari, seorang pengusaha Iran yang menggabungkan dua bank milik negara dengan bank swasta lain yang ia dirikan sebelumnya untuk membentuk bank baru. Ia berasal dari salah satu keluarga terkaya di Iran dan memiliki rumah mewah bernilai jutaan dolar di London utara.

Secara politik, ia dipandang dekat dengan mantan Presiden konservatif Mahmoud Ahmadinejad.

Inggris menjatuhkan sanksi kepada Ansari tahun lalu, hanya beberapa hari setelah runtuhnya Ayandeh, menyebutnya sebagai "bankir dan pengusaha Iran yang korup" yang membantu membiayai organisasi paramiliter dan bisnis elit Iran yang luas, Korps Garda Revolusi Islam.

Dalam sebuah pernyataan pada bulan Oktober, Ansari menyalahkan kegagalan bank tersebut pada "keputusan dan kebijakan yang dibuat di luar kendali bank."

Ayandeh menawarkan suku bunga tertinggi di antara bank-bank Iran lainnya, menarik jutaan deposan dan banyak meminjam dari bank sentral. Para ekonom menyebut bank sentral mencetak uang untuk menjaga agar bank tersebut tetap likuid dan bertahan.

Seperti bank-bank Iran bermasalah lainnya, Ayandeh memiliki sejumlah besar pinjaman bermasalah, salah satu dari berbagai faktor yang akhirnya menyebabkan kegagalannya.

Campur Tangan AS

Trump berkali-kali menjanjikan "tindakan yang sangat kuat" jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa. Ia menyerukan rakyat Iran untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih institusi negara, sembari menegaskan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan."

Berdasarkan laporan kelompok hak asasi manusia HRANA, kerusuhan ini telah memakan korban jiwa sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 aparat pemerintah. Angka ini jauh melampaui gelombang protes pada 2022 dan 2009.

Pemerintah Iran sendiri menyebut lebih dari 2.000 orang tewas dan menuding "musuh asing" berada di balik perusakan massal ini.

Meskipun skala kerusuhan sangat masif, pejabat Barat menilai aparat keamanan Iran masih memegang kendali penuh dan pemerintah belum berada di ambang keruntuhan.

Adapun AS dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan tersebut pada Rabu. Langkah ini diambil setelah Iran melontarkan ancaman keras akan menyerang pangkalan-pangkalan AS jika Washington nekat melakukan intervensi militer.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa penarikan personel dari pangkalan-pangkalan utama adalah langkah pencegahan mengingat tensi yang kian memuncak. Qatar bahkan menyatakan bahwa pengurangan personel di...