Investasi Properti Senilai Rp34,5 Triliun Mandek akibat Perizinan, REI Minta Pemerintah Turun Tangan

Ratusan proyek properti yang memiliki total nilai investasi mencapai Rp34,5 triliun kini terhenti akibat persoalan perizinan lintas kementerian. (Antara)

REAL Estate Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa 306 proyek properti yang memiliki total nilai investasi mencapai Rp34,5 triliun kini terhenti akibat persoalan perizinan lintas kementerian. 

Menurut Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, proyek-proyek ini terhambat bukan hanya oleh masalah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau Lahan Baku Sawah (LBS), tetapi juga oleh berbagai izin lain seperti AMDAL, KKPR, dan prosedur dalam OSS (Online Single Submission) yang belum terselesaikan.

“Perizinan itu tidak hanya LSD, RTRW, LBS, dan sebagainya. Ada AMDAL, ada KKPR, dan banyak hal lain. Jadi belum bisa kami mitigasi secara keseluruhan,” ungkap Joko, kemarin.

Menurut dia, REI mencatat bahwa laporan yang diterima sejauh ini berasal dari 16 DPD (Dewan Pengurus Daerah) yang tersebar di berbagai provinsi. Namun, masih ada 21 DPD yang belum melaporkan data terkait proyek-proyek mereka yang tertunda. 

Dari data yang ada, Joko memperkirakan bahwa potensi total proyek yang terhenti bisa mencapai Rp55 triliun jika semua laporan diterima. Ia menjelaskan, dengan rata-rata nilai investasi Rp2 triliun per DPD, REI memperkirakan ada 600 proyek yang terdampak, yang melibatkan sekitar 60.000 tenaga kerja serta berbagai supplier dan subkontraktor.

“Sayang sekali jika masalah ini tidak tercatat dengan baik oleh pemerintah. Jika ini tidak dihitung, bisa terjadi miss target dalam perhitungan investasi,” tegas Joko.

Ketahanan Pangan dan Program 2 Juta Rumah di Desa

Di tengah kebijakan pemerintah yang mengutamakan ketahanan pangan, Joko menyatakan bahwa REI mendukung visi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa sektor properti juga tetap perlu mendapatkan perhatian.

Mengingat kebutuhan perumahan di Indonesia yang sangat besar. Saat ini, Indonesia menghadapi backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit, ditambah dengan 26 juta jumlah rumah tidak layak huni.

Menurut Joko, jika pembangunan properti yang terhenti dapat kembali berjalan, maka program pembangunan dua juta rumah di desa dapat memberikan dampak positif yang besar, baik bagi perekonomian desa maupun perekonomian nasional.

“Pembangunan rumah di desa akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran uang di desa, dan mendorong pergerakan sektor manufaktur dan perbankan ke desa,” kata Joko.

Program ini, menurut Joko, berpotensi menghasilkan Rp160 triliun yang dapat berputar di desa, dengan Rp32 triliun diantaranya akan langsung menggerakkan perekonomian lokal. Ia juga menekankan bahwa program ini memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi, karena sebagian besar pembiayaan akan menggunakan KPR, yang terpantau dengan jelas oleh perbankan.

Tujuh Kementerian Terlibat dalam Masalah Perizinan

Joko menjelaskan bahwa kendala perizinan ini melibatkan setidaknya tujuh kementerian, yang masing-masing memiliki kewenangan terkait regulasi perizinan. Ketujuh kementerian tersebut meliputi Kemendagri/Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, ATR/BPN, BKPM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR. Hal ini membuat proses penyelesaian masalah menjadi lebih rumit dan memerlukan koordinasi yang intensif antar kementerian.

“Masalah perizinan ini sangat kompleks karena melibatkan banyak sektor. Kami berharap pemerintah bisa lebih cepat merespons dan menyelesaikan masalah ini,” kata Joko.

Untuk itu, REI berencana untuk mengirim surat resmi kepada semua kementerian yang terlibat, meminta perhatian lebih terhadap masalah ini agar proyek-proyek tersebut bisa kembali berjalan dan memberikan kontribusi bagi ekonomi.

Joko menegaskan bahwa REI akan memanfaatkan kesempatan Rakernas REI yang akan diselenggarakan pada 3-4 Desember di Mercure Hotel, Ancol untuk membahas secara detail masalah perizinan ini. Rakernas tersebut akan dihadiri oleh Menteri PUPR serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program penataan 140 kota dan upaya pemerintah dalam mempercepat proses perizinan.

“Kami berharap Rakernas nanti bisa menjadi momentum untuk mencari solusi konkret agar sektor properti bisa kembali berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian,” ujar Joko.

REI juga mengundang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk hadir dan mendengarkan potensi besar dari program dua juta rumah di desa dan pesisir yang menurutnya dapat memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional. (Z-10)