Diskusi Buku KAHMI di Gedung DPR Batal Digelar Karena Tak Dapat Izin Setjen

AKADEMIKUS Rocky Gerung batal mengisi diskusi buku yang seharusnya digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 20 November 2025. Agenda itu batal dihelat hari ini lantaran Sekretariat Jenderal DPR menolak perizinan penggunaan ruangan yang diajukan oleh panitia dan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI.

Rocky mengatakan bahwa pembatalan diskusi itu adalah hal yang tidak masuk akal baginya. "Absurd," kata dia lewat pesan singkat pada Kamis, 20 November 2025.

Ia mengaku menerima kabar pembatalan dari panitia satu hari menjelang pelaksanaan.

Rocky semulanya akan menjadi narasumber dari bedah buku bertajuk 'Manipulasi dan Cuci Otak dalam Politik Indonesia' karya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Taufiq Fredrik Pasiak. Selain Taufiq dan Rocky, agenda itu mengundang Ketua Komisi II DPR Muhamammad Rifqinizamy Karsayuda dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Ace Hasan untuk menjadi narasumber.

Dalam poster acara yang beredar, foto keempat orang itu terpampang sebagai pembahas dan narasumber kolokium buku. Di poster itu juga tercantum lokasi kegiatan yang berada di ruang rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR. 

Berdasarkan surat disposisi dari Biro Persidangan I Setjen DPR bertanggal 19 November 2025, tercantum alasan Setjen DPR menolak permohonan penggunaan ruang untuk kegiatan tersebut. Dalam keterangan disposisi atau catatan, Setjen DPR menulis bahwa ruang rapat Komisi XIII tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang tak ada sangkut pangkutnya dengan tugas anggota dewan. 

Keputusan itu disebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2025. "Bahwa penggunaan ruangan di Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI hanya diperkenankan bagi kegiatan yang berkaitan dengan tugas kedewanan," demikian isi surat disposisi yang dilihat Tempo pada Kamis.

Dalam surat yang dibubuhi tanda tangan dengan kode batang itu juga terlampir dokumen pengajuan penggunaan ruang yang dibuat oleh Rifqinizamy. Surat Rifqinizamy teregister dengan Nomor 071/A-416/F.P.NasDem/XI/2025 yang dikirim pada 11 November 2025.

Dalam surat itu Rifqinizamy menulis tujuan kegiatan diskusi buku yang akan menghadirkan 40 peserta ahli di bidang komunikasi politik hingga tokoh media. Rifqinizamy menjabat sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, yang turut menyelenggarakan agenda itu. Dia belum menjawab permintaan konfirmasi yang dikirim Tempo pada Kamis, 20 November 2025. 

Menurut panitia acara, penolakan pemberian izin ini dilakukan secara mendadak. "Kalau saya menilainya sih mendadak karena kan diinformasikan satu hari menjelang acara," ujar narahubung kegiatan, Taufan Ihsan, saat dihubungi pada Kamis. 

Taufan menceritakan, ia baru mendapat informasi dari pihak DPR kemarin siang saat hendak meninjau persiapan ke lokasi. Ia berkomunikasi dengan tenaga ahli Rifqinizamy. 

Taufan meyakini bahwa agenda diskusi buku ini sudah mendapatkan sinyal persetujuan karena menggunakan rekomendasi dari Rifqinizamy. Hal itu juga diperkuat dengan kabar bahwa ada pergantian ruang dari yang semula berlokasi di Ruang Abdul Muiz ke Ruang Rapat Komisi XIII. 

Menurut Taufan, sebagai penulis buku, Taufiq Fredrik Pasiak, tidak senang dengan keputusan Setjen DPR. "Beliau kecewa banget. Maksudnya dari sisi intelektual kan ini tidak ada unsur politiknya. Kita memang murni bicara tentang ilmu pengetahuan, enggak ada ini politik," ujar dia.

Taufan mengatakan ia tak berani menduga-duga alasan sebenarnya di balik penolakan Setjen DPR. Ia menyebut bahwa Setjen DPR hanya memberi alasan bahwa kegiatan diskusi itu tidak memenuhi syarat untuk memakai ruang rapat anggota dewan. Kini, panitia dan KAHMI tengah mencari alternatif waktu serta lokasi lain untuk mengeksekusi diskusi buku tersebut.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, penolakan terhadap permohonan penggunaan ruangan itu berdasarkan peraturan yang ada. "Semua ruang-ruang rapat sidang hanya bisa dipergunakan untuk kegiatan kedewanan," ujar Indra saat dihubungi pada Kamis. 

Menurut Indra, kehadiran Rifqinizamy tidak lantas menjadi cerminan bahwa diskusi itu merupakan agenda Komisi II DPR. Ia juga menekankan bahwa Setjen DPR bukan menolak penggunaan ruangan karena kegiatannya yang mengupas sebuah isi buku. "Ini sebatas terkait penggunaan ruangan," kata dia.