BGN Ungkap Alasan Jumlah SPPG di Jakarta Sedikit Ketimbang Daerah Lain

BADAN Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menduga mahalnya harga tanah menjadi salah satu penyebabnya. "Seperti di Cengkareng itu belum ada (SPPG). Persoalannya biasanya harga tanah yang mahal, sewa pun mahal," ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

BGN, kata dia, akan menggunakan strategi menyewa lahan yang dibeli dari investor, seperti dilakukan di wilayah 3T ( terdepan terluar tertinggal). Namun, langkah itu dilakukan bila saatnya kekurangan SPPG di Jakarta. "Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN," ujar dia. 

Dia menegaskan BGN berkomitmen agar tidak ada anak yang tidak menerima program MBG. Nanik mengatakan, BGN akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. "Pasti kami cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu," ujar dia. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mencatat realisasi anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp41,3 triliun per 18 November 2025, atau sebesar 58,2 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan senilai Rp71 triliun.

Kemenkeu melaporkan sudah ada penerima sebanyak 41,9 juta penerima, dengan sebanyak 15.369 SPPG di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan masih terdapat senilai Rp30 triliun yang dapat dialokasikan bagi program MBG pada November dan Desember 2025.

Berdasarkan laporan sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi penerima manfaat terbesar dengan 25,68 juta orang, kemudian Sumatera 8,6 juta orang, Sulawesi 2,74 juta orang, Bali-Nusa Tenggara ada 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, serta Maluku-Papua sebanyak 0,69 juta orang.