BGN Optimistis Atasi Kekurangan Ahli Gizi untuk Program MBG

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang meyakini kekurangan ahli gizi untuk mendukung program Makan Bergizi Nasional (MBG) bisa teratasi. BGN, kata Nanik, akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memenuhi kekurangan ahli gizi.

"Kami akan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal yang paling penting adalah sarjana yang masih sama basisnya. Nanti kami akan minta rekomendasi Persagi," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

Nanik mengatakan ada sekitar 16 ribu ahli gizi hingga akhir tahun ini. Sebagian sudah bekerja di berbagai sektor. Nanik optimistis kebutuhan tenaga gizi untuk program MBG bisa dipenuhi. BGN akan bekerja sama dengan Persagi untuk merumuskan rekomendasi. Langkah ini diharapkan memperkuat ketersediaan tenaga gizi. 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya mengklaim ahli gizi di Indonesia langka dan tak cukup untuk mengisi kebutuhan program MBG. Kelangkaan tenaga ahli gizi juga sempat diungkapkan oleh BGN, sebagai pelaksana program MBG. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, profesi ini tiba-tiba ‘menjadi langka’ sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025.

Ahli gizi yang sebelumnya sering kesulitan mencari pekerjaan, kini justru diburu. “Komisi IX memberikan saran agar BGN mencari jalan keluar dari kelangkaan profesi ahli gizi,” kata Dadan dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 12 November 2025. BGN bahkan menyiapkan opsi merekrut lulusan rumpun ilmu serupa, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga pengolahan pangan

Adapun Persagi membantah anggapan tersebut. Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy mengatakan, suplai ahli gizi Indonesia sebenarnya sangat besar. Perguruan tinggi menghasilkan sekitar 11 ribu lulusan baru setiap tahun. “Jumlah itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia,” ujar Doddy di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 19 November 2025.

Menurut Doddy, masalah yang terjadi di lapangan bukan kelangkaan, melainkan ketiadaan peta sebaran dan sistem rekrutmen. Banyak lulusan tidak terdeteksi keberadaannya oleh pengelola SPPG atau dapur MBG. Untuk itu, Persagi telah mengonsolidasikan 35 pengurus daerah (DPD) dan 500 pengurus cabang (DPC) untuk memetakan keberadaan anggotanya, sekaligus menandatangani kerja sama dengan BGN untuk penyaluran tenaga ahli gizi.