10 Bulan Pemprov DKI Sudah Belanja Rp 47,96 T, Buat Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan belanja daerah senilai Rp 47,96 triliun, setara 55,78% dari target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perusahaan (APBD-P) 2025 sebesar Rp 85,98 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, realisasi belanja selama 10 bulan tahun ini lebih tinggi 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu setara 51,38% dari target 2024.

"Kalau kita bandingkan capaian periode Oktober 2025 dibanding realisasi 2024 terdapat peningkatan 4,4%," ucap Michael saat konferensi pers APBD DKI Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Belanja daerah itu terdiri dari pengeluaran operasi senilai Rp 43,33 triliun atau setara 64,28% dari target Rp 67,40 triliun. Sementara itu, untuk belanja modal terealisasi Rp 4,26 triliun, baru sebesar 22,35% dari target Rp 15,25 triliun.

Belanja operasi itu diantaranya untuk operasional 2.008 satuan pendidikan bagi 1,2 juta peserta didik, pembayaran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan atau petugas non-ASN, penyaluran pangan bersubsidi sebanyak 9,59 juta komoditi, serta subsidi transportasi bagi pengguna Transjakarta, MRTJ, dan LRTJ. Selain itu, disalurkan hibah untuk memperkuat layanan keamanan dan kerukunan masyarakat.

Sedangkan untuk belanja modal dalam bentuk pengadaan tanah, pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan publik (sekolah, puskesmas, GOR, stadion, kantor kelurahan/UPT), pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, rumah pompa, saluran drainase, polder, dan PSU permukiman), peningkatan konektivitas jalan, serta pengadaan peralatan dan teknologi untuk pendidikan, pengendalian banjir, proteksi kebakaran, layanan kependudukan, dan sistem digital pemerintah.

Adapun untuk belanja transfer, yang digunakan untuk penyaluran bantuan keuangan pemerintah Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi Rp 360 miliar atau setara 45,88% dari target Rp 370 miliar.

Sedangkan belanja tidak terduga, belum terealisasi dari pagu yang disiapkan Rp 2,96 triliun, karena belum ada kebutuhan darurat yang memerlukan pendanaan segera.

Di dalam realisasi belanja daerah itu, juga telah teralokasikan dalam bentuk program prioritas 2025. Misalnya, dalam bentuk Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota senilai Rp 7,19 triliun atau setara 35,26% dari target Rp 20,37 triliun.

Program Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rp 440 miliar atau setara 41,68% dari target Rp 1,05 triliun, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rp 11,13 triliun atau setara 63,29% dari target Rp 17,58 triliun, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Rp 1,29 triliun dari target 67,80% dari target Rp 1,91 triliun.

"Ini untuk memenuhi program-program prioritas Pak Gubernur pada 2025," ucap Michael.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]