Pengamat sebut penerapan PoR dapat dipadukan dengan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar mata uang dan aset digital Ibrahim Assuaibi menyatakan penerapan Proof of Reserves (PoR) dapat dipadukan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai langkah penguatan terhadap perlindungan konsumen aset digital.

Ibrahim menegaskan PoR adalah instrumen krusial untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat goyah akibat volatilitas global, dengan mekanisme ini, bursa memberikan akses kepada publik dan regulator untuk memverifikasi bahwa aset nasabah benar-benar tersedia 1:1 dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas berisiko.

"Proof of Reserves adalah standar transparansi baru yang sudah mulai diinisiasi oleh dua exchange besar di Indonesia. Ini adalah fondasi utama bagi ekosistem kripto yang sehat, bukan sekadar kewajiban teknis," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menyatakan pentingnya sinkronisasi antara inisiatif industri seperti PoR dengan regulasi formal. Kehadiran UU P2SK) akan menjadi payung hukum yang memperkuat wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di industri kripto.

Baca juga: ICEx diharapkan dongkrak pertumbuhan industri aset kripto RI

Untuk itu dia menyarankan agar aspek transparansi seperti PoR diintegrasikan ke dalam revisi RUU P2SK guna menekan risiko penyalahgunaan yakni menghindari penggunaan dana nasabah untuk kepentingan operasional bursa.

Kemudian meningkatkan akuntabilitas yakni memberikan wewenang pelacakan (tracking) yang lebih kuat bagi regulator, serupa dengan fungsi audit pada sektor perpajakan.

Serta mitigasi risiko gagal bayar yakni memastikan likuiditas bursa tetap terjaga dalam kondisi pasar ekstrem.

Di Indonesia, perusahaan perdagangan aset kripto atau crypto exchange resmi yang menerapkan PoR terverifikasi di sistem blockchain global adalah Indodax. Hingga pertengahan Januari 2026 total PoR Indodax mencapai Rp13,5 triliun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.