Rusia: Pelanggaran hukum internasional ancam masa depan global

Moskow (ANTARA) - Ketua Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum internasional serta praktik pemberian ultimatum kepada negara lain tidak dapat diterima dalam tatanan dunia multipolar serta masa depan global.

Dalam pernyataannya, Jumat (16/1), Volodin mengatakan sejumlah negara saat ini mengabaikan aturan dasar, melanggar hukum internasional, dan menyampaikan ultimatum kepada negara lain.

Menurut dia, praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip dunia multipolar, serta tanpa keberadaannya masa depan tidak mungkin terwujud.

Volodin juga mengingatkan bahwa pada 10 Januari lalu diperingati 80 tahun sidang pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menuturkan bahwa pada masa awal pembentukannya, platform diplomatik baru tersebut memiliki pendukung sekaligus pihak yang meragukannya.

Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa setelah Perang Dunia Kedua, telah ditetapkan prinsip-prinsip penting yang dalam banyak hal memungkinkan terjaganya perdamaian serta perlindungan hak-hak masyarakat selama beberapa dekade.

Sebelumnya, pada 15 Januari, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungan Moskow terhadap penguatan peran sentral PBB dalam urusan global.

Putin menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, termasuk kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa melalui dialog, kini semakin dibutuhkan.

Volodin menambahkan, negara-negara yang ingin tetap eksis di masa depan harus menyadari pentingnya prinsip-prinsip tersebut dan melakukan segala upaya untuk membangun tatanan dunia yang adil.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Baca juga: RI harus arahkan ASEAN-PBB sebagai pilar utama multilateralisme global

Baca juga: China tegas dorong globalisasi ekonomi dan dunia yang multipolar

Baca juga: Elon Musk dan memudarnya kekuatan daya halus Amerika Serikat

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.