Politisi Jerman desak penarikan pasukan AS terkait tarif, Greenland

Moskow (ANTARA) - Seorang politisi Jerman menyerukan penarikan pasukan Amerika Serikat dan senjata nuklir AS dari wilayah Jerman, menyusul ketegangan diplomatik yang dipicu pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait rencana tarif dan isu Greenland.

Pernyataan itu menambah tekanan politik di Eropa di tengah kekhawatiran atas arah kebijakan Washington terhadap sekutunya.

Sevim Dagdelen, pakar kebijakan luar negeri dari aliansi Sahra Wagenknecht (BSW), pada Minggu mengatakan Jerman perlu menghentikan ketergantungan militernya pada Amerika Serikat.

Ia juga menolak rencana penempatan rudal AS jarak menengah di wilayah Jerman, yang dinilainya justru meningkatkan risiko keamanan nasional.

“Pasukan AS harus akhirnya ditarik dari Jerman. Pada saat yang sama, bom nuklir Amerika harus dikeluarkan dari Buchel. Selain itu, rencana penempatan rudal jarak menengah AS hanya akan menjadikan Jerman target yang lebih besar,” kata Dagdelen melalui platform X.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Trump mengatakan akan memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai Februari.

Tarif tersebut, menurut Trump, akan dinaikkan menjadi 25 persen dan tetap berlaku hingga Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Denmark terkait pembelian Greenland.

Baca juga: Ekspor mobil Jerman ke AS anjlok di tengah kenaikan tarif

Langkah itu memicu reaksi keras dari sejumlah negara Eropa, yang menilai ancaman tarif tersebut sebagai bentuk tekanan politik yang tidak dapat diterima.

Greenland secara resmi merupakan bagian dari Kerajaan Denmark, meskipun memiliki status otonomi luas.

Namun, Trump berulang kali menyatakan keinginannya agar pulau strategis di kawasan Arktik itu menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Baca juga: Jerman kirim 13 tentara ke Greenland di tengah tensi geopolitik

Penerjemah: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.