Pertemuan darurat Kepresidenan Yaman setujui perlindungan warga sipil

Aden (ANTARA) - Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, yang diketuai oleh Presiden Dr. Rashad Al-Alimi, mengadakan pertemuan darurat pada Rabu, yang dihadiri oleh sejumlah anggota.

Menurut Kantor Berita Yaman (SABA), pertemuan tersebut meninjau perkembangan keamanan dan militer terkini di beberapa provinsi bagian selatan dan dihadiri oleh Sultan Al-Aradah, Tariq Saleh, Abdulrahman Al-Mahrami, Dr. Abdullah Al-Alimi, and Othman Majali.

Pertemuan tersebut menyusul pernyataan dari Komando Pasukan Gabungan Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman, yang menyoroti peningkatan eskalasi serius yang dilakukan oleh beberapa pemimpin pemberontak, dan upaya mereka menghambat langkah de-eskalasi.

Dewan tersebut diberi pengarahan tentang konsekuensi dari kegagalan salah satu anggota untuk menanggapi undangan dari Kerajaan Arab Saudi, serta tindakan dan gerakan sepihak yang jelas menyimpang dari kerangka kerja yang disepakati untuk fase transisi, sehingga melemahkan upaya melindungi warga sipil dan mencegah aksi kekerasan meluas.

Sebagai tanggapan, dewan tersebut memutuskan untuk memecat Aidrous Al-Zubaidi dari jabatannya dan menyerahkannya kepada Jaksa Agung atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, merusak kedudukan politik dan ekonomi Republik Yaman, menghalangi upaya negara untuk menghadapi kudeta, dan menghasut perselisihan internal.

Pertemuan itu juga menyetujui pemberhentian Menteri Perhubungan Abdulsalam Hamid dan Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Waed Badhib, serta merujuk keduanya untuk penyelidikan.

Dewan tersebut selanjutnya memerintahkan pengejaran dan penangkapan individu-individu yang terlibat dalam distribusi senjata dan mengancam perdamaian sipil, serta memastikan mereka menghadapi keadilan.

Dewan tersebut juga menekankan bahwa negara akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak dan kebebasan publik.

Dewan Kepemimpinan Kepresidenan menegaskan kembali bahwa persatuan dalam pengambilan keputusan militer dan keamanan serta penghormatan terhadap rantai komando adalah prinsip-prinsip yang tidak dapat dilanggar.

Mereka juga menekankan bahwa setiap pelanggaran serius terhadap tugas-tugas tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban berdasarkan konstitusi dan hukum.

Oleh karena itu, dewan tersebut menyetujui serangkaian langkah mendesak, termasuk menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi warga sipil dan fasilitas umum di ibu kota sementara, Aden, dan provinsi-provinsi yang telah dibebaskan.

Mereka juga mendorong langkah untuk menyatukan komando dan kendali atas semua formasi militer dan keamanan, serta mencegah setiap pergerakan atau mobilisasi di luar kerangka negara.

Dewan tersebut menyampaikan apresiasinya atas upaya Kerajaan Arab Saudi dan kepemimpinan Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman dalam meredakan ketegangan, melindungi warga sipil, menjaga keamanan dan stabilitas, serta mencegah kembalinya konflik internal.

Mereka menegaskan kembali komitmen negara untuk melaksanakan keputusan kedaulatannya dan menegakkan kewenangan hukumnya.

Mereka juga memuji sikap nasional rakyat di Aden dan provinsi-provinsi yang telah dibebaskan dalam membela sistem republik dan lembaga-lembaga negara yang sah selama situasi kritis tersebut.

Mereka kembali menyerukan kepada warga negara untuk bekerja sama sepenuhnya dengan lembaga keamanan dan militer serta melaporkan setiap tindakan atau pergerakan yang dapat mengganggu keamanan atau membahayakan nyawa warga sipil.

Sumber: SPA-OANA