Najib Razak ajukan banding atas penolakan status tahanan rumah

Kuala Lumpur (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang menolak permohonannya untuk menjalani sisa masa hukuman penjara di rumah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA di Kuala Lumpur, Senin, anggota tim kuasa hukum Najib Razak, Muhammad Farhan Muhammad Shafee, menyampaikan bahwa pemberitahuan banding telah diajukan ke Pengadilan Banding pada 24 Desember 2025, atau dua hari setelah putusan Pengadilan Tinggi Malaysia dibacakan pada 22 Desember 2025.

Sebagai informasi, Najib Razak mengajukan permohonan status tahanan rumah terkait kasus penggelapan dana sebesar RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd.

Najib menyatakan bahwa pemberian status tahanan rumah didasarkan pada dokumen pernyataan (titah adendum) Raja Malaysia ke-16, yang tidak disampaikan dalam sidang Dewan Pengampunan Malaysia.

Dalam perkara SRC International itu, Najib divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar RM210 juta. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi enam tahun penjara dan denda sebesar RM50 juta.

Sementara itu, dalam perkara lain, yakni kasus penyalahgunaan kekuasaan dan suap terkait 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Najib Razak divonis bersalah atas 25 dakwaan dengan total hukuman 15 tahun penjara, serta denda sebesar RM11,4 miliar (Rp47,1 triliun).

Hakim menyatakan hukuman dalam kasus 1MDB harus dijalani Najib Razak—yang saat ini berusia 72 tahun—setelah ia menyelesaikan masa hukuman dalam perkara SRC International.

Tim kuasa hukum Najib juga menyatakan bahwa upaya banding terkait kasus 1MDB itu akan segera diajukan setelah pihaknya menerima perintah resmi pengadilan untuk keperluan verifikasi.

Baca juga: Pengadilan Malaysia vonis Najib Razak 15 tahun penjara kasus 1MDB

Baca juga: Mantan PM Najib Razak minta maaf kepada rakyat Malaysia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.