Kubu pro-militer klaim raih suara mayoritas dalam pemilu junta Myanmar

Tokyo (ANTARA) - Kubu pro-militer Myanmar mengklaim telah meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh junta, demikian disampaikan Kyodo pada Jumat, dengan mengutip komisi pemilihan Myanmar.

Junta Myanmar menggambarkan pemilu tersebut sebagai kembalinya demokrasi tetapi dikritik oleh komunitas internasional sebagai sandiwara.

Hingga saat ini, pemilu masih berlangsung dan diperkirakan akan membuka jalan bagi terpilihnya seorang presiden yang didukung militer melalui parlemen setelah parlemen bersidang pada Maret.

Kepala junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, atau salah satu mantan jenderal militer yang menjadi orang kepercayaannya, berpotensi terpilih.

Berdasarkan hasil resmi yang dipublikasikan media pemerintah pada Jumat, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/USDP) yang didukung junta telah memenangkan 167 dari 422 kursi yang diperebutkan di parlemen bikameral, dalam pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dalam tiga fase sejak Desember.

Dengan menambahkan 25 persen kursi yang secara konstitusional dialokasikan bagi perwakilan militer, kekuatan pro-militer secara keseluruhan akan mengamankan total 333 kursi.

Jumlah awal kursi di kedua majelis parlemen adalah 664. Namun, pemungutan suara tidak dilaksanakan di 76 daerah pemilihan di wilayah yang berada di luar kendali junta karena alasan keamanan.

Ketentuan tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah anggota legislatif pasca pemilu menjadi 588 kursi dan menurunkan ambang batas mayoritas sederhana menjadi 295 kursi.

USDP memastikan mayoritasnya setelah tahap kedua pemilu digelar pada Minggu (11/1), ketika pemungutan suara digelar di 100 kecamatan yang ditetapkan di seluruh negeri, menyusul fase pertama yang mencakup 102 kecamatan.

Putaran ketiga dijadwalkan pada 25 Januari dan akan dilaksanakan di tambahan 63 kecamatan. Hasil resmi final diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari atau awal Februari.

Pemilu yang masih berlangsung ini merupakan pemilihan umum pertama di negara Asia Tenggara tersebut sejak kudeta militer Februari 2021, yang menggulingkan dan memenjarakan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, serta memicu perang saudara yang berlangsung dengan brutal.

Liga Nasional untuk Demokrasi, partai Suu Kyi dan telah memerintah Myanmar sejak 2015 serta meraih kemenangan telak dalam pemilu 2020, dibubarkan pihak junta dua tahun setelah kudeta militer.

Sejak itu, sistem pemilu telah diubah dari sistem yang digunakan dalam pemungutan suara nasional tahun 2020.

Sumber: Kyodo

Baca juga: Myanmar beri amnesti 6.186 tahanan, Aung San Suu Kyi tak termasuk

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.