Iran sebut pernyataan Trump picu eskalasi kekerasan di Teheran

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta menyebut pernyataan-pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang berisi provokasi, telah memicu peningkatan kekerasan teroris dan destabilisasi sosial di Teheran.

“Republik Islam Iran menyatakan kekhawatiran yang mendalam dan serius atas peran sikap dan intervensi terang-terangan dari beberapa aktor asing, terutama AS dan rezim Zionis,” bunyi pernyataan kedutaan yang diterbitkan di Jakarta, Rabu.

Kedutaan menyampaikan bahwa pernyataan dan sikap yang eksplisit dan intervensionis dari para pejabat Amerika Serikat dan Israel, yang mengandung provokasi untuk melakukan kekerasan dan kerusuhan, merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Iran juga menekankan bahwa intervensi Amerika Serikat itu secara khusus melanggar prinsip kedaulatan nasional, nonintervensi dalam urusan internal negara, dan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan.

Menyikapi intervensi tersebut, Iran menekankan bahwa setiap hasutan, dukungan, atau fasilitasi tindakan kekerasan dan subversif di dalam sebuah negara merdeka dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab langsung dari negara yang campur tangan.

“Upaya untuk mengeksploitasi tuntutan ekonomi rakyat Iran sebagai dalih untuk memberikan tekanan politik, perang psikologis, atau bahkan ancaman militer merupakan pelanggaran nyata terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Islam Iran,” tambah pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, Kedutaan Besar Iran menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dimulai pada 28 Desember 2025 yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar, dilakukan oleh serikat pekerja dan ekonomi yang terdiri dari beberapa pengusaha dan pedagang di Tehran.

Unjuk rasa tersebut berlangsung damai dengan tuntutan utama adalah untuk mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif. Semua otoritas dan lembaga terkait juga telah memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan.

Namun, menurut dokumentasi yang ada, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan yang disetir dari luar yang menyebabkan pengrusakan properti publik dan penyerangan terhadap lembaga penegak hukum.

“Tindakan-tindakan ini tidak ada hubungannya dengan tuntutan ekonomi yang sah dan dianggap berada di luar cakupan perlindungan terhadap unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional,” ucap pernyataan Kedubes Iran.

Adapun Presiden AS Donald Trump beberapa kali memberikan komentar terkait aksi unjuk rasa yang meluas di Iran. Terbaru pada Selasa (13/1), Trump menuturkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil tindakan yang sangat keras jika laporan bahwa Iran berencana mengeksekusi para demonstran terbukti benar.

“Saya belum mendengar soal hukuman gantung itu. Jika mereka menggantung orang-orang tersebut, Anda akan melihat beberapa hal terjadi. Kami akan mengambil tindakan yang sangat keras jika mereka melakukan hal seperti itu,” kata Trump.

Baca juga: Trump ancam tindakan keras jika Iran eksekusi pengunjuk rasa

Baca juga: Reza Pahlavi siapkan rencana transisi kekuasaan Iran

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.