Indonesia prihantin AS tarik diri dari 66 organisasi internasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keprihatinannya atas keputusan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari 66 organisasi internasional karena dinilai dapat semakin melemahkan dan menekan sistem multilateralisme global.

“Kita khawatir dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tantangan dunia yang berdasarkan kerja sama internasional ini,” kata Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang setelah taklimat media di Jakarta, Kamis.

Yvonne pun menegaskan bahwa Indonesia mendorong semua negara tetap memegang semangat dan prinsip-prinsip multilateralisme dalam menjawab berbagai tantangan global, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusifitas.

Menurut laporan Anadolu, Rabu (7/1), Presiden AS Donald Trump menandatangani “Memorandum Kepresidenan” yang mengarahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk menarik diri dari 66 organisasi internasional yang menurut pemerintahannya tidak lagi melayani kepentingan AS.

Memorandum itu memerintahkan semua departemen dan lembaga eksekutif untuk berhenti berpartisipasi dan mendanai 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang beroperasi bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS.

Gedung Putih berpendapat bahwa “penarikan ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda globalis di atas prioritas AS.”

Pemerintah AS menilai sejumlah organisasi tersebut kerap mengkritik kebijakan AS, mendorong agenda yang dianggap bertentangan dengan nilai nasional, serta menghamburkan dana publik dengan mengklaim menangani isu penting tanpa menghasilkan dampak nyata.

Baca juga: Presiden Macron sesalkan keputusan "unilateral" Trump terkait Jerusalem

Penarikan yang paling menonjol mencakup UNFCCC, fondasi negosiasi iklim global dan Perjanjian Paris.

Pemerintah AS juga menghentikan dukungan terhadap UNFPA, lembaga penyedia layanan kesehatan reproduksi dunia yang lama dipersoalkan Partai Republik.

AS juga menarik diri dari WHO, Dewan HAM PBB, UNESCO, dan UNRWA. Di luar PBB, Washington juga akan keluar dari sejumlah lembaga keamanan, demokrasi, dan kerja sama regional.

Organisasi lain yang ditinggalkan sebagian besar bersifat teknis, riset, perdagangan, dan budaya, terkait lingkungan, sumber daya, tenaga kerja, pendidikan, serta data, termasuk Universitas PBB, Organisasi Kayu Tropis Internasional, dan berbagai kelompok ilmiah serta industri.

Baca juga: Pakar: RI bisa dorong aksi kolektif multilateral hadapi kebijakan AS

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.