Terduga Pelaku Penghinaan Rizky Billar Pasang Syarat Foto Bareng Jika Berdamai

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan penghinaan yang dialami Rizky Billar memunculkan fakta unik sekaligus menggelitik terkait permintaan terduga pelaku terkait negosiasi untuk perdamaian. Terduga pelaku penghinaan yang diketahui berdomisili di luar pulau Jawa tersebut menyatakan niatnya untuk datang ke Jakarta guna menyelesaikan masalah, namun dengan mengajukan prasyarat tertentu.

Kuasa hukum Rizky Billar, Sadrakh Seskoadi, mengungkapkan permintaan yang diajukan terduga pelaku. Yakni permintaan foto bersama, yang justru memunculkan tanda tanya dari pihak Billar.

"Rencananya katanya hari ini. Cuma sampai saat ini kami juga belum jelas, karena itu dia, ada syarat: kami harus foto bareng, kan suatu hal yang cukup aneh ya," ujar Sadrakh di Kawasan Joglo, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2025).

"Kepada pelaku dugaan tindak pidana tapi harus memenuhi syarat untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal maksud kami itu tujuannya adalah awalnya untuk meminta klarifikasi saja sebenarnya, kenapa dan motifnya apa untuk melakukan hal itu," Sadrakh menambahkan.

Selain permintaan foto bersama, lanjut Sadrakh, terduga pelaku mengajukan syarat agar kasus ini tidak dibawa ke ranah publik atau media massa. Hal ini disinyalir karena kasus ini akan dampak profesi suami terduga pelaku yang merupakan abdi negara.

"Syarat apa? Kok yang bersangkutan melakukan tetapi meminta syarat ke kami bahwa persoalan ini jangan sampai masuk ke ranah media karena yang bersangkutan merupakan istri dari anggota kepolisian," ungkap Sadrakh.

Datang ke Aqiqah, Iis Dahlia Sebut Wajah Abang L Mirip Ayah Rizky Billar

Pihak Billar menegaskan bahwa jika proses hukum berlanjut, mereka akan menggunakan jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukuman yang menanti pelaku tidak main-main karena masuk dalam kategori penghinaan berat yang dilakukan di ruang digital.

"Oke, kalau kita berbicara menempuh upaya hukum, pasal yang disangkakan itu jelas itu terkait dengan Pasal 310, 315 ya (KUHP). Di mana itu terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan apabila itu dilakukan melalui media elektronik, maka itu akan masuk ke dalam Undang-Undang ITE Yang di mana juga ancaman hukumannya selama 4 tahun. Karena ini merupakan masuk ke dalam kategori penghinaan yang berat," jelasnya.