RUU Penanggulangan Disinformasi Masih Sebatas Wacana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing masih dalam tahap wacana dan belum digodok. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis.

Prasetyo menjelaskan bahwa tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menangkal berbagai jenis disinformasi dan propaganda yang ditujukan kepada Indonesia. Menurutnya, semangat pemerintah dalam merancang RUU ini adalah agar berbagai platform daring dapat mempertanggungjawabkan konten yang disebarluaskan. Namun, Prasetyo menepis anggapan bahwa RUU ini akan membatasi keterbukaan informasi di berbagai platform, termasuk media sosial.

"Kita juga harus berpikir mengenai efek dari platform-platform, terutama jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Prasetyo. Ia menekankan pentingnya mengantisipasi pemanfaatan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), untuk hal-hal yang merusak.

Persiapan RUU dan Arahan Presiden

Di kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah memang sedang mempersiapkan RUU ini mengingat adanya kesalahpahaman berita dan informasi dari pihak luar yang sering dijadikan bahan propaganda untuk menyudutkan Indonesia. Yusril menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di bidang politik, tetapi juga di ekonomi, terutama terkait persaingan.

Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada dirinya dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mulai memikirkan langkah-langkah pembentukan RUU ini. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada draf resmi RUU tersebut karena masih dalam tahap kajian.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara