Reaksi Para Pemimpin Eropa soal Ancaman Tarif 25% Trump Terkait Greenland

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menunjukkan ambisinya untuk menguasai Greenland. Pada Sabtu (17/1), ia mengumumkan kenaikan tarif bagi barang-barang Eropa yang masuk ke AS sebesar 25% sampai negara itu bisa membeli Greenland.

"Pada 1 Juni 2026, tarif (negara Eropa) akan dinaikkan ke 25%. Tarif harus dibayarkan sampai kita mendapat kesepakatan untuk membeli Greenland secara total," kata Trump lewat unggahan medsos Truth Social, dilansir AFP.

"Negara-negara ini tengah memainkan permainan yang sangat berbahaya, dan tidak akan bertahan lama," kata Trump.

Trump sendiri beralasan, langkah yang ia ambil sebagai bagian untuk merawat perdamaian dan keamanan global. Sehingga keputusannya harus cepat.

"Oleh karena itu, menjadi sangat penting, bahwa untuk melindungi Perdamaian dan Keamanan Global, langkah-langkah tegas harus diambil agar situasi yang berpotensi berbahaya ini berakhir dengan cepat dan tanpa keraguan," ucap Trump.

Meski begitu, Trump masih membuka pintu dialog dengan para pemimpin negara Eropa.

Sejumlah pemimpin Eropa telah menjawab ancaman Trump ini.

Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya, ia menolak tunduk pada ancaman tarif Trump ini.

"Ancaman tarif itu tak bisa diterima, dan tidak pada tempatnya ketika kita bicara soal konteks (Greenland)," kata Macron lewat akun X nya.

"Eropa akan bersatu, dan merespons ancaman ini secara terkoordinasi sesuai dengan cara-cara yang berlaku. Kami akan menjamin kedaulatan Eropa tetap berdiri tegak," kata Macron.

Sementara Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan tak takut dengan intimidasi Trump ini.

"Kita tak akan bisa diintimidasi. Saya akan mempertahankan negara saya, serta tetangga-tetangga saya," kata Kristersson.

Perdana Menteri Inggris merespons dengan lebih halus. Ia menyebut, mengancam negara Eropa dengan tarif untuk mendapatkan Greenland adalah sesuatu yang salah kaprah.

"Memberikan tarif kepada sekutunya untuk mencapai sebuah keamanan kolektif NATO adalah hal yang salah kaprah. Kami akan berbincang langsung dengan pemerintahan AS," kata Starmer.