Pemerintah Minta Distribusi Royalti Lagu Harus Sesuai Ketentuan, Sorot 3 Aspek Kelengkapan Data

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh royalti lagu yang mewarnai industri musik Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir mencapai babak baru. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum RI sebagai salah satu unsur pengawas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN buka suara.

DJKI menegaskan, pengelolaan royalti lagu dan musik harus dicermati dan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, di Kantor DJKI, Jakarta Selatan, pekan ini.

“DJKI sebagai salah satu unsur pengawas LMKN mencermati proses pengelolaan royalti harus sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya seraya menjelaskan, pengelolaan dimulai setelah royalti dihimpun oleh LMKN.

LMKN lalu mendistribusikan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan perhitungan masing-masing. Perhitungan ini didasari pada data penggunaan lagu dan atau musik yang wajib diberitahukan kepada LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait.

“Pemberitahuan pendistribusian royalti kepada LMKN ini harus disertai data lengkap. Data itu meliputi pertama, besaran royalti yang didistribusikan. Kedua, pihak yang menerima royalti, serta ketiga, data pengguna per jenis layanan publik yang bersifat komersial,” ujar Hermansyah Siregar.

Kelengkapan data ini jadi prasyarat utama dalam proses verifikasi. Ini diatur Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 27 Tahun 2025 soal Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Polemik royalti lagu yang masih terus bergulir. Tim Perumus Revisi Undang-Undang Hak Cipta dibentuk untuk menyelesaikan polemik royalti lagu, takut nyanyi dan putar lagu kena royalti, jangan takut lagi. DPR RI menjamin masyarakat tidak akan ditagih r...

Lewat pernyataan tertulis yang diterima Showbiz Liputan6.com, pada Kamis (8/1/2026), Hermansyah Siregar menyatakan regulasi ini menjadi landasan hukum dalam memastikan tata kelola royalti yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setelah dilakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian data, LMKN mendistribusikan royalti kepada LMK untuk dibagikan kepada pencipta dan pemilik hak terkait sesuai keanggotaan masing-masing,” paparnya, panjang.

Tahapan verifikasi ini instrumen penting untuk memastikan hak ekonomi diterima pihak yang berhak. Karenanya, DJKI mengimbau para pencipta, musisi, serta pemilik hak terkait untuk memastikan keanggotaannya pada LMK yang sesuai dan memperbarui data secara berkala.

“Dengan demikian, LMKN tidak diperkenankan mendistribusikan royalti kepada LMK apabila hasil verifikasi belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut,” Hermansyah Siregar menyambung.

Pelindungan kekayaan intelektual melalui mekanisme yang sah jadi kunci untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi sekaligus memperkuat keberlanjutan ekosistem industri musik nasional yang adil dan berkeadilan.

Dengan tata kelola yang detail, Hermansyah Siregar optimistis industri musik Indonesia akan terus bertumbuh. Ekosistemnya pun makin sehat. Yang tak kalah penting, pekerja seni makin sejahtera karena memperoleh hak ekonomi mereka.

Lanjut Baca:

Potret Keseruan Konferensi Pers Vidio Original Series Algojo, Debut Arya Saloka Serial Laga