Menyoal RUU Hak Cipta dan Pelaku Usaha, Teknologi Disebut Jadi Kunci Tata Kelola Royalti Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta Revisi Undang-Undang Hak Cipta atau RUU Hak Cipta kembali jadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI yang digelar di Jakarta, Kamis (13/11/2025). UU Hak Cipta yang mengurus royalti lagu dan musik diharapkan tak membebani pelaku usaha.

Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) yang juga menjabat anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, berharap proses revisi regulasi ini tak menambah beban bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan karya cipta, khususnya lagu dan musik.

Kawendra Lukistian menekankan, tiap kebijakan terkait hak cipta harus mempertimbangkan kepentingan ekosistem, baik pencipta lagu maupun pelaku usaha yang jadi pengguna. Keseimbangan kepentingan jadi dasar penting dalam menyusun regulasi yang efektif.

“Kita berharap RUU Hak Cipta tidak justru membebani teman-teman pelaku usaha sebagai pengguna karya. Hak-hak mereka tetap harus dilindungi secara optimal, sebagaimana para pencipta juga harus memperoleh hak mereka dengan baik,” kata Kawendra Lukistian.

Polemik royalti lagu yang masih terus bergulir. Tim Perumus Revisi Undang-Undang Hak Cipta dibentuk untuk menyelesaikan polemik royalti lagu, takut nyanyi dan putar lagu kena royalti, jangan takut lagi. DPR RI menjamin masyarakat tidak akan ditagih r...

Lewat pernyataan tertulis yang diterima Showbiz Liputan6.com, Rabu (19/11/2025), ia menilai, pembenahan tata kelola royalti secara menyeluruh dapat terwujud apabila sistem yang digunakan ditunjang teknologi modern, responsif, dan memberi akurasi data tinggi.

Menurut Kawendra Lukistian, teknologi seperti yang diciptakan VNT Networks memegang peranan penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, serta keadilan bagi seluruh pihak dalam rantai ekosistem musik Indonesia.

“Ke depan, kita berharap tata kelola royalti bisa jauh lebih baik lagi. Hal ini tentu hanya bisa dicapai dengan pemanfaatan teknologi yang lebih tanggap dengan kondisi saat ini,” ungkap Kawendra Lukistian.

“Dengan langkah tersebut, kita dapat mewujudkan semangat yang terus didorong Presiden—bahwa pelaku usaha, pencipta lagu, dan masyarakat kecil harus bisa ‘gemuyu’, merasakan keadilan dan manfaatnya,” urainya.

Lebih lanjut, Kawendra Lukistian menyatakan Revisi RUU Hak Cipta diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola industri musik nasional yang terus bertumbuh.

Dengan prinsip transparansi dan kolaborasi antara negara, pelaku usaha, serta pencipta karya, seluruh pihak akan dapat memperoleh perlindungan juga manfaat yang seimbang.