Mengapa Iran Tak Mudah Tumbang?

Perlu jeli juga dalam membaca beberapa media internasional tentang berita protes dan kerusuhan di Iran yang tampak tidak pernah sepenuhnya bebas dari sudut kepentingan masing-masing. Narasi “Iran di ambang revolusi” kerap muncul silih berganti, terutama ketika demonstrasi meluas dan aparat keamanan merespons dengan keras.

Kali ini, saya tertarik membaca dan mengulas satu artikel yang relatif lebih tenang dan struktural dari Al Jazeera Opinion berjudul “Why Iran is Not Repeating 1979” karya Saeid Golkar, dipublikasikan pada 13 Januari 2026. Alih-alih larut dalam euforia revolusioner, tulisan ini justru mengajak pembaca memahami bagaimana kekuasaan di Iran hari ini bekerja secara nyata.

Iran memang sedang menjalani salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah pasca-Revolusi Islam. Protes nasional kini bersifat berkelanjutan, tidak lagi sporadis. Keresahan sosial menjalar dari kota ke kota dan kekerasan meningkat. Namun, terdapat sebuah pertanyaan klasik—Apakah Iran sedang mengulang 1979?—yang perlu dijawab dengan kehati-hatian.

Seperti diingatkan Golkar, kemiripan visual tidak selalu berarti kesamaan struktural. Revolusi 1979 tidak lahir semata karena massa turun ke jalan, tetapi karena terjadinya pertemuan antara oposisi yang terorganisir di bawah Khomeini dan kegagalan elite rezim Shah untuk mempertahankan kohesi serta kapasitas represi.

Dalam perspektif negara modern, menjaga ketertiban dan kedaulatan adalah fungsi paling dasar. Setiap negara—demokratis atau tidak—akan bereaksi keras ketika melihat potensi disintegrasi atau infiltrasi asing dalam konflik domestik.

Di titik inilah Republik Islam Iran berbeda secara fundamental dari Iran di bawah Shah. Aparat keamanan Iran hari ini bukan sekadar alat negara, melainkan juga bagian dari proyek ideologis yang telah terinstitusionalisasi selama lebih dari empat dekade.

Golkar menjelaskan bahwa kekuasaan koersif di Iran tidak terpusat pada satu institusi, tetapi tersebar dalam jaringan yang saling tumpang tindih: Garda Revolusi (IRGC), Basij, kepolisian, dan badan intelijen. Mereka tidak hanya digaji oleh negara, tetapi juga hidup, karier, dan identitas sosial mereka terikat pada keberlangsungan rezim. Dalam konteks ini, menjaga ketertiban bukan sekadar tugas profesional, melainkan juga misi ideologis dan eksistensial.

Karena itu, ketika terjadi protes, negara tidak melihatnya sebagai ekspresi politik biasa, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan. Dari sudut pandang Teheran, garis antara oposisi internal dan intervensi eksternal sangat tipis—terutama dalam sejarah Iran yang panjang dengan operasi rahasia, sanksi, dan tekanan Amerika Serikat serta sekutunya.

Di sinilah faktor Amerika menjadi penting. Sejarah hubungan AS–Iran penuh dengan trauma, mulai dari kudeta 1953 terhadap Mossadegh hingga perang ekonomi melalui sanksi.

Dalam konteks krisis hari ini, setiap protes besar di Iran tidak pernah berdiri dalam ruang hampa geopolitik. Retorika Washington yang terbuka mendukung demonstran atau bahkan mendorong perubahan rezim justru memperkuat narasi Teheran bahwa yang terjadi bukan semata konflik domestik.

Golkar mencatat bahwa intervensi eksternal hanya akan benar-benar mengguncang rezim jika menyentuh inti kekuasaan, yakni Pemimpin Tertinggi. Namun, jika upaya itu gagal, yang terjadi justru konsolidasi kekuatan di dalam: IRGC, Basij, dan intelijen akan semakin merapatkan barisan.

Dari perspektif negara, ini adalah reaksi rasional terhadap ancaman kedaulatan. Namun dari sudut pandang masyarakat, konsekuensinya adalah ruang sipil yang makin menyempit dan harga represi yang kian mahal.

Inilah paradoks Iran hari ini: tekanan eksternal yang dimaksudkan untuk melemahkan rezim justru sering kali memperkuat legitimasi aparat keamanan di mata pendukungnya. Protes yang ingin memperluas ruang kebebasan malah berisiko dipersempit oleh logika keamanan negara.