Fantastis! Nilai Perdagangan Indonesia-Australia Melonjak 3 Kali Lipat

Sydney, CNBC Indonesia - Nilai perdagangan dua arah antara Indonesia-Australia naik hampir 3 kali lipat sejak kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) berlaku sejak 5 Juli 2020.

Nilai perdagangan melonjak dari 12,91 miliar dolar Australia pada 2020 menjadi 35,38 miliar dolar Australia pada akhir 2024. Di sepanjang 2024, Australia menjadi negara ke-9 dengan nilai perdagangan dua-arah terbesar dengan Indonesia. Nilainya tercatat 16,13 miliar dolar Australia.

"Saat ini Australia dan Indonesia memiliki momentum dan peluang yang bagus, untuk terus meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dalam jangka panjang," ucap Paul Grimes, CEO Austrade saat berbincang dengan delegasi media asal Indonesia di Sydney, Australia, Selasa (18/11/2025).

Salah satu momentum penting adalah penandatanganan perjanjian keamanan baru. Pakta ini akan ditandatangani oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese pada Januari 2026 di Jakarta.

"Kita hidup di kawasan Indo-Pasifik yang sangat dinamis, berubah sangat cepat. Untuk memastikan perdamaian dan stabilitas terjaga di masa depan, pemerintah Australia sangat terbuka untuk memiliki hubungan yang kuat dengan tetangga terdekat kami, seperti Indonesia," tegas Hon Matt Thistlethwaite MP, Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia di Sydney, Senin (17/11/2025).

Australia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian keamanan baru yang mencakup peningkatan kerja sama militer dan konsultasi strategis tingkat tinggi. Kesepakatan itu diumumkan 12 November lalu, usai pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Albanese.

Kedua negara telah menyelesaikan secara substansial negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama. Kesepakatan ini akan memperdalam kerja sama pertahanan yang telah dibangun melalui pakta pertahanan bilateral yang ditandatangani pada 2024.

Perjanjian yang baru akan memuat komitmen kedua negara untuk secara rutin melakukan konsultasi di tingkat kepala pemerintahan dan menteri mengenai isu-isu keamanan. Selain itu, kesepakatan tersebut mencakup mekanisme koordinasi, jika salah satu atau kedua negara menghadapi ancaman keamanan nasional.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]